Tugas Mandiri 03: Purwaning Pieta Baskara E04

 Ringkasan Wawancara tentang Pandangan terhadap Identitas Nasional.

Narasumber:

Nama: Putri Indah Cahyani

Usia: 24

Profesi: Karyawan Swasta

Pendahuluan

Wawancara ini dilakukan dengan Putri Indah Cahyani, seorang karyawan swasta yang memiliki perhatian terhadap isu kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme. Narasumber dipilih karena dianggap mewakili pandangan masyarakat umum yang aktif bekerja di sektor swasta namun tetap memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga jati diri bangsa. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali pandangan narasumber mengenai arti identitas nasional, bagaimana identitas tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari, tantangan yang dihadapi dalam mempertahankannya, serta peran generasi muda dalam memperkuat identitas bangsa di tengah perkembangan global.

Isi

Menurut Putri Indah Cahyani, identitas nasional merupakan jati diri yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan membedakannya dari bangsa lain. Ia menjelaskan bahwa identitas nasional bukan hanya sekadar simbol negara seperti bendera Merah Putih atau lagu kebangsaan, tetapi juga mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia. “Bagi saya, identitas nasional terlihat dari hal-hal kecil seperti cara kita berbahasa, menghormati orang lain, serta menjunjung tinggi nilai gotong royong dan sopan santun,” ujarnya.

Putri juga menyebutkan bahwa identitas nasional tercermin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika masyarakat saling membantu, menjaga toleransi antarumat beragama, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Namun, ia mengakui bahwa tantangan terbesar dalam menjaga identitas nasional saat ini adalah pengaruh globalisasi dan media sosial. “Sekarang banyak anak muda yang lebih akrab dengan budaya luar, seperti gaya bicara atau gaya hidup, daripada budaya bangsa sendiri,” tuturnya. Menurutnya, hal ini wajar karena perkembangan teknologi tidak bisa dihindari, tetapi harus disikapi dengan bijak agar tidak mengikis rasa cinta tanah air.

Lebih lanjut, Putri menilai bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional. Ia menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak dini, serta pembiasaan untuk mencintai budaya dan produk lokal. “Anak muda sekarang sebenarnya kreatif, tinggal bagaimana mereka bisa menyalurkan kreativitasnya sambil tetap membawa nilai-nilai Indonesia,” katanya. Ia juga berpendapat bahwa menjaga identitas nasional bukan berarti menolak budaya asing, tetapi menempatkan budaya sendiri sebagai dasar dalam beradaptasi dengan dunia global.

Penutup

Dari wawancara dengan Putri Indah Cahyani, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional merupakan fondasi utama yang menjaga keutuhan dan karakter bangsa Indonesia. Narasumber menekankan pentingnya menyeimbangkan kemajuan zaman dengan pelestarian nilai-nilai kebangsaan. Sebagai refleksi pribadi, penulis menyadari bahwa menjaga identitas nasional bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab setiap individu, terutama generasi muda. Melalui tindakan sederhana seperti menghormati sesama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, dan bangga terhadap budaya sendiri, rasa nasionalisme dapat terus tumbuh kuat di tengah arus globalisasi yang semakin deras.

Tugas Terstruktur 02: Kelompok 01

 PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Latar Belakang 

Negara Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga di Asia Tenggara, dari segi geografis dua negara ini berdekatan dan juga berbatasan. Wilayah Malaysia Timur (Sabah dan Serawak) berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat dan Timur, sementara Malaysia Barat berbatasan dengan Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh Selat Malaka. Kedekatan geografis membuat interaksi Indonesia–Malaysia sulit dihindari. Sejak Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada 1957 yang kemudian dikenal sebagai Malaysia, hubungan kedua negara terus terjalin. Walau tidak selalu mulus dan terkadang muncul konflik, biasanya masalah dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Indonesia dan Malaysia punya latar belakang sejarah yang mirip karena sama-sama pernah dijajah bangsa Barat. Bedanya, cara mereka meraih kemerdekaan nggak sama. Indonesia resmi merdeka pada 17 Agustus 1945 lewat pembacaan Proklamasi yang menekankan pentingnya kebebasan sekaligus menolak kolonialisme. Dua tahun kemudian, Malaysia juga berhasil merdeka, dan Indonesia ikut kasih dukungan. Selain faktor sejarah dan budaya yang serumpun, kedua negara juga menjalin hubungan erat di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Perdagangan lintas batas, kerjasama pendidikan, serta interaksi masyarakat dari dua negara ini jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan. Namun, hubungan ini juga kadang diuji dengan munculnya konflik, baik soal perbatasan wilayah, persoalan tenaga kerja, maupun perbedaan pandangan politik. Hal-hal inilah yang bikin hubungan Indonesia–Malaysia menarik buat dikaji, karena selalu ada dinamika antara kerjasama dan persaingan.

Tujuan

1. Menjelaskan gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia.

2. Membandingkan aspek penting dalam kedua sistem pemerintahan.

3. Menemukan persamaan dan perbedaan dari keduanya.

4. Menganalisis kelebihan dan kekurangannya

Metode Kajian

Laporan ini dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen resmi yang relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara perbandingan, dengan melihat persamaan dan perbedaan pada aspek-aspek tertentu, seperti bentuk negara, pemisahan kekuasaan, peran kepala negara dan kepala pemerintahan, mekanisme pemilu, hingga prinsip demokrasi dan supremasi hukum

Profil Sistem Pemerintahan di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menganut sistem pemerintahan demokratis berdasarkan hukum. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai dinamika sejak merdeka tahun 1945 hingga kini. Dalam perkembangan konstitusionalnya, Indonesia telah menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku saat ini, meliputi struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan dasar hukum yang menjadi pijakan sistem tersebut:

1. Bentuk Negara: Negara Kesatuan

Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, yaitu negara yang bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia juga menerapkan sistem desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2. Bentuk Pemerintahan: Republik

Sebagai negara republik, Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

3. Sistem Pemerintahan : Presidensial

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memiliki hak prerogatif dalam pengangkatan menteri dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung kepada rakyat.

Karakteristik sistem presidensial di Indonesia antara lain: Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR kecuali melalui proses impeachment sesuai UUD Pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif

 4. Pembagian Kekuasaan (TRIAS POLITICA)

Pembagian kekuasaan di Indonesia mengikuti prinsip trias politica, yaitu:

• Kekuasaan Legislatif

Dilaksanakan oleh: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Membentuk undang-undang, menyusun APBN, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Mewakili kepentingan daerah dalam sistem legislatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Gabungan DPR dan DPD yang memiliki wewenang antara lain mengubah dan menetapkan UUD.

• Kekuasaan Eksekutif

Dilaksanakan oleh: Presiden dan Wakil Presiden: Menjalankan roda pemerintahan nasional, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta menetapkan kebijakan strategis nasional.

• Kekuasaan Yudikatif

Dilaksanakan oleh lembaga peradilan independen: Mahkamah Agung (MA): Mengawasi peradilan umum, tata usaha negara, dan militer. Mahkamah Konstitusi (MK): Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa hasil pemilu, dan membubarkan partai politik jika diperlukan. Komisi Yudisial (KY): Mengawasi perilaku hakim.

5. Dasar Hukum

Dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen UUD 1945 (empat kali antara tahun 1999–2002) yang memperkuat sistem presidensial dan memperluas hak demokrasi rakyat.

6. Ciri Ciri Hukum Di Indonesia

Sistem demokrasi di Indonesia ditandai oleh: Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui lembaga-lembaga negara Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat Adanya partisipasi publik dalam proses politik dan pengambilan keputusan Otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan Profil Sistem Pemerintahan di Malaysia.

Malaysia adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sistem pemerintahan berbeda dengan negara-negara tetangganya. Sistem pemerintahan Malaysia merupakan kombinasi antara monarki konstitusional dan sistem parlementer demokratis, yang diwarisi dari sistem pemerintahan Inggris (Westminster system).

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai sistem pemerintahan Malaysia, mencakup bentuk negara, bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, serta peran lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan:

1. Bentuk Negara: Federasi

Malaysia adalah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Dalam sistem federasi, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, yang memiliki kewenangan masing-masing sesuai konstitusi.

2. Bentuk Pemerintahan: Monarki Konstitusional

Malaysia menganut sistem monarki konstitusional, yaitu kepala negara dijabat oleh seorang Raja (Yang di-Pertuan Agong) yang berperan secara simbolis dan konstitusional. Sistem ini dipadukan dengan sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinet.

3. Sistem Pemerintahan: Parlementer Demokratis 

Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif berasal dari dan bertanggung jawab kepada legislatif (parlemen). Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang merupakan pemimpin partai atau koalisi mayoritas di parlemen. Karakteristik sistem parlementer Malaysia antara lain: Raja sebagai kepala negara dengan peran seremonial Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan Parlemen memiliki kekuasaan untuk menggulingkan pemerintah melalui mosi tidak percaya

4. Pembagian Kekuasaan

• Kekuasaan Legislatif

Dilaksanakan oleh Parlemen Malaysia (Parlimen), yang terdiri dari dua kamar: Dewan Rakyat (House of Representatives): Anggota dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dewan Negara (Senat): Anggota diangkat oleh Raja dan sebagian dipilih oleh negara bagian.

• Kekuasaan Eksekutif

Dilaksanakan oleh: Yang di-Pertuan Agong: Kepala negara yang dipilih dari sembilan Sultan negara bagian setiap lima tahun sekali. Perdana Menteri: Kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh Raja berdasarkan mayoritas di Dewan Rakyat. Kabinet: Menteri-menteri yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dan disetujui oleh Raja.

• Kekuasaan Yudikatif

Dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang independen, terdiri dari: Mahkamah Persekutuan (Federal Court): Pengadilan tertinggi di Malaysia. Mahkamah Rayuan (Court of Appeal) dan pengadilan-pengadilan lainnya.

5. Dasar Hukum

Dasar hukum sistem pemerintahan Malaysia adalah: Perlembagaan Persekutuan Malaysia (Federal Constitution) tahun 1957 Undang-undang tambahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Parlemen Prinsip-prinsip hukum Inggris (common law) yang diadopsi ke dalam sistem hukum Malaysia

6. Ciri Khas Pemerintahan Malaysia

Monarki elektif: Raja dipilih dari sembilan penguasa negara bagian, bukan berdasarkan garis keturunan tetap.

Dualisme kekuasaan: Antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.

Sistem multi-partai: Terdapat banyak partai politik yang aktif, sering membentuk koalisi pemerintahan.

Pemisahan kekuasaan: Meskipun parlementer, Malaysia menerapkan pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Tabel Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Malaysia

Berikut adalah tabel perbandingan yang dibuat berdasarkan analisis sebelumnya. Tabel ini dirancang secara tepat dan kompleks, dengan struktur yang mencakup lima aspek utama. Setiap aspek dibagi menjadi sub-komponen untuk kedalaman (misalnya, detail spesifik pada pemisahan kekuasaan). Kolom mencakup deskripsi untuk Indonesia, Malaysia, dan perbandingan/kesimpulan untuk menyoroti perbedaan serta implikasi. Data bersumber dari konstitusi masing-masing negara (UUD 1945 untuk Indonesia dan Perlembagaan Persekutuan 1957 untuk Malaysia), praktik politik terkini, dan prinsip umum demokrasi.

Analisi kritis dan refleksi 

Perbandingan Singkat Sistem Pemerintahan Indonesia dan Malaysia Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Sistem politiknya multi partisan, dan sejak reformasi, Indonesia mengedepankan desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada daerah. Meskipun demikian, sistem koalisi partai sering kali menciptakan ketidakstabilan politik. Malaysia menggunakan sistem monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Raja (Yang di-Pertuan Agong) memiliki peran seremonial, sementara Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif. Malaysia adalah negara federal, namun kekuasaan politik lebih terpusat di pemerintah pusat. Sistem politik yang terpusat membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat, tetapi dominasi satu partai besar (UMNO) mengurangi keberagaman politik.

Kelebihan dan Kekurangan:

Indonesia: Kelebihannya adalah transparansi dan partisipasi rakyat melalui pemilu langsung, tetapi koalisi politik sering menyebabkan ketidakstabilan.

Malaysia: Kelebihannya adalah efisiensi pengambilan keputusan, namun ketergantungan pada dukungan parlemen dan dominasi partai besar membatasi keberagaman politik.

Kesimpulan

Politik & Pemerintahan

Indonesia menganut sistem presidensial, sedangkan Malaysia menganut monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Keduanya sama-sama menekankan demokrasi, namun mekanisme dan tradisi politiknya berbeda.

Ekonomi

Indonesia memiliki pasar yang lebih besar karena jumlah penduduknya yang jauh lebih banyak, dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Malaysia memiliki ekonomi yang lebih terstruktur dengan pendapatan per kapita lebih tinggi, meskipun pasarnya lebih kecil.

Sosial & Pendidikan

Indonesia lebih majemuk dengan ratusan etnis dan bahasa, sementara Malaysia juga multikultural tetapi lebih dominan oleh tiga kelompok besar (Melayu, Cina, India). Malaysia lebih maju dalam aspek pengelolaan pendidikan tinggi dan fasilitas, tetapi Indonesia unggul dalam kekayaan sumber daya manusia.

Budaya & Identitas Nasional

Keduanya memiliki akar budaya serumpun (Melayu), namun Indonesia lebih beragam secara etnis dan kesenian. Malaysia lebih kuat dalam branding budaya Melayu sebagai identitas nasional, sementara Indonesia menekankan “Bhinneka Tunggal Ika.”

Rekomendasi

Kerja Sama Ekonomi Indonesia dapat mencontoh efisiensi ekonomi Malaysia, sementara Malaysia bisa belajar dari skala pasar dan sumber daya Indonesia. Keduanya sebaiknya memperkuat integrasi di ASEAN untuk menghadapi persaingan global.

Pendidikan & SDM

Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan riset seperti Malaysia. Malaysia bisa mengadopsi kekuatan kreativitas dan keragaman budaya Indonesia dalam pengembangan inovasi.

Budaya & Identitas

Keduanya harus saling menghormati dan mengelola isu budaya dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik. Dapat saling mempromosikan budaya serumpun untuk memperkuat identitas Melayu-Nusantara di dunia internasional.

Politik & Tata Kelola

Indonesia bisa belajar soal stabilitas politik Malaysia, sementara Malaysia bisa mengadopsi keterbukaan demokrasi Indonesia.

Tugas Mandiri 02: Purwaning Pieta Baskara E04

       Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi negara yang majemuk. Pemilihan sistem presidensial didasarkan pada kebutuhan akan stabilitas politik, kepemimpinan yang jelas, serta kepastian hukum.

Sistem ini terus mengalami dinamika, terutama setelah amandemen UUD 1945 pada era reformasi. Amandemen memperkuat prinsip demokrasi dengan menegaskan pembagian kekuasaan, memperjelas mekanisme check and balance, serta memastikan legitimasi Presiden melalui pemilihan langsung. Hal ini membuat sistem pemerintahan Indonesia bukan hanya hasil warisan sejarah, tetapi juga refleksi dari kebutuhan bangsa untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum.

Tujuan

• Menjelaskan gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia.

• Menganalisis aspek penting dalam sistem presidensial.

• Menemukan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Indonesia.

• Mengaitkan teori dengan praktik melalui kajian artikel ilmiah.

• Merefleksikan pemahaman tentang demokrasi dan peran warga negara.

Metode Kajian

Kajian ini dilakukan dengan studi pustaka, menggunakan sumber utama berupa UUD 1945 dan literatur akademik seperti jurnal serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan bahasa sederhana untuk memahami prinsip dasar sistem presidensial Indonesia, serta relevansinya dengan praktik demokrasi dan negara hukum.

• Pasal 1 ayat (2) & (3): Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan Indonesia adalah negara hukum.

• Pasal 4: Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

• Pasal 5–20: Presiden berhak mengajukan RUU, DPR membahas dan menyetujui (mekanisme check and balance).

• Pasal 24: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK.

• Pasal 27–34: Hak & kewajiban warga negara, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kewajiban bela negara.

• Penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh Syofyan Hadi (2022).

• Gagasan utama: Amandemen UUD 1945 memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

• Argumen: (1) Presiden dipilih langsung rakyat → legitimasi kuat.

(2) DPR semakin berperan dalam legislasi dan pengawasan.

(3) Mekanisme check and balance lebih jelas.

• Relevansi: Menunjukkan implementasi Pasal 4 dan Pasal 5–20 dalam praktik pemerintahan.

• Persoalan yang Tersisa dalam Sistem Presidensiil Pasca Amandemen UUD 1945 oleh Nabitatus Sa’adah (2019).

• Gagasan utama: Sistem presidensial harus berjalan seiring dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

• Argumen: (1) Kekuasaan harus dibatasi konstitusi.

(2) Lembaga yudikatif berperan penting mengawal keadilan.

(3) Partisipasi rakyat dalam pemilu dan pengawasan publik menjaga kualitas demokrasi.

• Relevansi: Menunjukkan kaitan langsung Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 dalam menjaga supremasi hukum.

Sintesis

Dari UUD 1945 dan artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menekankan pada kedaulatan rakyat, kepemimpinan Presiden yang kuat, serta pengawasan melalui lembaga legislatif dan yudikatif. Amandemen UUD 1945 membuat sistem presidensial lebih stabil dan demokratis, karena kekuasaan eksekutif dibatasi dan dikontrol melalui mekanisme hukum.

Kedua artikel memperkuat pemahaman bahwa presidensialisme di Indonesia tidak hanya menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga menegaskan peran penting DPR, MA, dan MK sebagai penjaga keseimbangan. Dengan demikian, sistem ini menjadi kombinasi antara kepemimpinan yang kuat dan demokrasi berbasis hukum.

Refleksi

Dari kajian ini saya belajar bahwa sistem presidensial Indonesia dirancang untuk menjaga stabilitas politik sekaligus menegakkan demokrasi. Saya juga menyadari pentingnya peran rakyat dalam menjaga jalannya sistem ini, baik melalui pemilu maupun kontrol sosial terhadap pemerintah.

Pemahaman ini membuat saya lebih menghargai arti UUD 1945 sebagai dasar negara, sekaligus sadar bahwa sebagai warga negara saya memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi. Dengan begitu, negara tidak hanya berjalan berdasarkan aturan, tetapi juga aspirasi rakyat yang menjadi sumber kedaulatan.

Referensi

Sumber: Jurnal Universitas Gadjah Mada https://share.google/1aMXLs8cZshEDtT6i

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23719

https://www.researchgate.net/publication/368139564_PENGUATAN_SISTEM_PRESIDENSIAL_DALAM_SISTEM_KETATANEGARAAN_INDONESIA

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf

Tugas Terstruktur 01: Purwaning Pieta Baskara E04

Nilai Kebangsaan Dalam Perjalanan Akademik dan Kehidupan Sehari-hari

Oleh: Purwaning Pieta Baskara

Universitas Mercu Buana - Prodi Manajemen 

Abstrak

Nilai kebangsaan merupakan fondasi moral yang menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai generasi penerus bangsa. Dalam era globalisasi, arus teknologi dan budaya asing membawa dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Mahasiswa dituntut untuk mampu menginternalisasikan. nilai-nilai kebangsaan agar tidak kehilangan jati diri. Artikel ini membahas penerapan nilai kebangsaan dalam dunia akademik, seperti disiplin, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keberagaman, serta dalam kehidupan sehari-hari, seperti kepedulian terhadap lingkungan, keterlibatan sosial, dan penggunaan media digital yang bijak. Internalisasi nilai kebangsaan diharapkan mampu melahirkan mahasiswa berkarakter sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah derasnya arus globalisasi.

Kata Kunci: nilai kebangsaan, mahasiswa, akademik, kehidupan sehari-hari, globalisasi

Pendahuluan

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mempercepat akses ilmu pengetahuan, namun sekaligus menjadi ancaman terhadap identitas bangsa. Tanpa nilai kebangsaan yang kuat, generasi muda akan mudah terpengaruh budaya asing dan kehilangan jati diri. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk menjadikan nilai kebangsaan sebagai pedoman dalam kehidupan akademik maupun sehari-hari.

Permasalahan

• Bagaimana nilai kebangsaan dapat diterapkan dalam lingkungan akademik mahasiswa?

• Bagaimana penerapan nilai kebangsaan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa?

•Mengapa internalisasi nilai kebangsaan penting di era globalisasi?

Pembahasan

1. Penerapan Nilai Kebangsaan dalam Dunia Akademik

Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara (Puskur, 2010: 8). Nilai Pendidikan Karakter terdiri dari: Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter. Nilai kebangsaan dapat tercermin dari sikap disiplin, tanggung jawab terhadap tugas, serta penghormatan terhadap dosen dan sesama mahasiswa. Selain itu, penghargaan terhadap keberagaman agama, budaya, dan pendapat mencerminkan pengamalan nilai Pancasila, khususnya prinsip Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

2. Penerapan Nilai Kebangsaan dalam Kehidupan Sehari-hari 

Nilai kebangsaan tidak berhenti pada lingkup akademik, tetapi juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Nilai Kebangsaan seperti Sila ke I sampai Sila Sila ke V. Karena Nilai Kebangsaan di Indonesia bersumber dari Pancasila, sehingga penerapan nya dalam kehidupan sehari hari sebenarnya adalah wujud nyata dari Nilai Sila Pancasila berupa sikap religius & peduli lingkungan misal tidak merusak alam karena itu ciptaan Tuhan, gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan bersama tanpa membedakan suku/agama, ikut bermusyawarah dalam lingkungan daerah, dan adil dalam pemilihan suatu suara.

Kesimpulan

Nilai kebangsaan merupakan landasan moral yang harus dimiliki mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Dalam dunia akademik, nilai ini diwujudkan melalui kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keberagaman. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, nilai kebangsaan tercermin melalui kepedulian lingkungan, keterlibatan sosial, dan sikap bijak dalam melakukan sesuatu.

Saran

Mahasiswa perlu secara konsisten menerapkan nilai kebangsaan baik di lingkungan akademik maupun sosial.

Perguruan tinggi perlu memperkuat pendidikan karakter melalui kegiatan akademik dan non-akademik,

Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mendorong penguatan nilai kebangsaan agar generasi muda tidak kehilangan jati diri nya

Daftar Pustaka

Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 2(2), 184-200. https://doi.org/10.47080/propatria.v2i2.593

Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. Jurnal Kewarganegaraan, 5(1), 222-231. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1452

Sutiyono, S. (2018). Reformulasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Menguatkan Nasionalisme Warga Negara Muda Di Wilayah Perbatasan. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(1), 1. https://doi.org/10.25273/citizenship.v6i1.1824 

Tugas Mandiri 01: Purwaning Pieta Baskara E04

Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan 

Topik Refleksi: Sikap sebagai Warga Negara dalam Konteks Kampus 

Nama Mahasiswa: Purwaning Pieta Baskara

NIM: 43125010168

Tanggal: 24 September 2025

1. 🧠 Pemahaman Konsep

Jelaskan secara singkat apa yang Anda pahami tentang konsep kewarganegaraan aktif dan bertanggung jawab. Contoh: Apa arti menjadi warga negara yang baik di lingkungan kampus?

= jadi warga negara yang aktif dan bisa berperan positif di lingkungan kampus

 

2. 🧍‍♂️ Pengalaman Pribadi

Ceritakan pengalaman Anda di kampus yang mencerminkan sikap sebagai warga negara, seperti:

• Berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan

• Menyuarakan pendapat secara etis

• Menjaga toleransi antar teman

• Mengikuti kegiatan sosial atau kampanye nilai kebangsaan

= menjaga toleransi sesama temen yang berbeda suku budaya, ras ataupun agama 

 

3. 💬 Refleksi Nilai

Nilai-nilai kewarganegaraan apa yang Anda rasakan paling relevan dalam kehidupan kampus? Contoh: Demokrasi, toleransi, keadilan, tanggung jawab sosial, cinta tanah air.

= toleransi dan tanggung jawab

 

4. 🔍 Evaluasi Diri

Bagaimana Anda menilai sikap dan perilaku Anda selama ini sebagai warga kampus? Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki?

= bisa bekerja sama bareng temen, dan yang perlu aku perbaiki itu diri aku yang masih suka menunda nunda untuk mengerjakan tugas

 

5. 🎯 Komitmen Ke Depan

Tuliskan komitmen pribadi Anda untuk menjadi warga negara yang lebih aktif dan beretika di lingkungan kampus. Contoh: “Saya akan lebih aktif dalam kegiatan sosial kampus yang mendorong nilai kebangsaan.”

= bisa ikut aktif kegiatan kampus yang bermanfaat, dan juga ingin belajar lebih disiplin dan ga gampang nunda pekerjaan agar bisa menjadi contoh yang baik sebagai warga kampus